As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Dinamika Hukum Keluarga dan Kebijakan Publik Islam

Ilham Ritonga — 2025-11-29

Hukum keluarga Islam, sebagai bagian integral dari sistem hukum syariah, mengatur berbagai aspek kehidupan domestik umat Muslim, termasuk pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta warisan. Awalnya dibangun atas dasar interpretasi teks-teks normatif Al-Qur'an dan Hadis, hukum keluarga Islam kemudian berkembang dengan dipengaruhi dinamika sosial, politik, dan kebijakan negara-negara Muslim. Dalam konteks Indonesia, kodifikasi hukum keluarga melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan upaya negara untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan prinsip keadilan sosial modern. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi hubungan antara fiqih normatif dan kebijakan publik, dengan fokus pada dinamika hukum keluarga Islam dalam menghadapi tuntutan sosial kontemporer, seperti hak perempuan dan kesetaraan gender. Dengan pendekatan kualitatif, artikel ini menganalisis transformasi fikih dalam kebijakan publik dan pentingnya pendekatan Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perubahan zaman. Pendekatan ini menawarkan kerangka etis untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam konteks sosial yang pluralistik dan dinamis. Kesimpulannya, transformasi fikih dalam kebijakan publik memerlukan adaptasi yang mempertimbangkan nilai-nilai syariah dan kebutuhan sosial untuk menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Perkembangan Hukum Keluarga dalam Fatwa Hukum

Dede Nuryayi Taufik — 2025-11-29

Hukum keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Hukum keluarga Islam yang telah dilembagakan dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia terus mengalami perkembangan, hal tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Namun demikian, kehadiran beberapa peraturan perundang-perundangan tersebut tidak atau belum mampu menyelesaikan dengan baik masalah-masalah. Oleh karena itu diperlukan fatwa hukum untuk menjawab permasalahn tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normative. Hasil dari pembahahasan ini menunjukan bahwa 1) Perkembangan hukum keluarga dalam fatwa hukum merupakan tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga 2) Kontribusi fatwa terhadap hukum keluarga di Indonesia adalah untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat al Quran, hadis dan kitab-kitab fiqh dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern

Perlindungan Hak Anak terhadap Praktik Pernikahan Dini

Henri — 2025-11-29

Pernikahan dini merupakan praktik yang masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Gowa, dan berdampak serius terhadap pemenuhan hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak anak terhadap praktik pernikahan dini melalui pendekatan sosio-yuridis di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap dokumen hukum dan kebijakan terkait. Informan penelitian terdiri dari pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tokoh masyarakat, orang tua, dan anak yang menjadi korban pernikahan dini. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak terhadap praktik pernikahan dini dilakukan melalui tiga pendekatan utama: hukum formal, edukatif, dan sosial-kultural. Namun, implementasinya masih terbatas akibat lemahnya penegakan hukum di tingkat desa, resistensi budaya, dan rendahnya literasi masyarakat tentang hak anak. Diperlukan sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih adaptif dan partisipatif. Penelitian ini menyarankan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis komunitas untuk menanggulangi praktik pernikahan dini secara berkelanjutan.

Implementasi Program STOP KABUR (Kawin di Bawah Umur) dalam Menekan Perkawinan Anak Ditinjau dari Hukum Islam

Wati Karmila — 2025-11-29

Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di Indonesia, meskipun regulasi yang mengatur batas usia minimal pernikahan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program stop kabur (kawin di bawah umur) dalam menekan perkawinan anak ditinjau dari hukum islam Pada Dinas DP2KBP3A Garut, yang berfokus pada teori aliran sociological jurisprudence yang melihat hukum sebagai cerminan dari norma-norma sosial dalam masyarakat. Dengan penelitian kualitatif yang berbasis studi kasus yang ada di Garut, penelitian ini menelaah berbagai aspek dari regulasi tersebut, serta menganalisis pengaruh norma sosial terhadap penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program STOP KABUR sebagai program dinas DP2KBP3A Garut dinilai efektif menekan perkawinan anak di wilayah yang mendapatkan sosialisasi intensif dan dukungan tokoh agama, meski penerapannya belum merata karena faktor budaya, ekonomi, dan koordinasi antarinstansi. Program ini selaras dengan prinsip maqasid syariah dalam melindungi jiwa, akal, dan keturunan. Dengan penguatan implementasi dan kolaborasi lintas lembaga, STOP KABUR berpotensi menjadi strategi pencegahan perkawinan anak yang lebih optimal

Pernikahan Beda Agama

Irfan Abdurahman — 2025-11-29

Anak bukan sekadar perhiasan yang hanya mendapatkan rasa cinta dan sayang, melainkan merupakan titipan yang harus dijaga dan dididik agar kelak dapat bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, agama, dan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dalam hadits-haditsnya, Rasulullah Saw. seringkali mengingatkan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena anak keturunan akan sangat dipengaruhi oleh karakter dan agama orang tuanya. Allah Swt. pun dengan tegasnya menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa "Budak yang hitam legam tapi muslim lebih baik dari orang musyrik yang putih, cantik serta kaya." Dewasa ini, terjadi beberapa kasus penikahan beda agama, di mana kadang calon suami adalah seorang Muslim sedangkan calon istri adalah seorang musyrik, atau sebaliknya. Namun, memilih pasangan yang beragama Islam saja belum cukup menjamin bahwa anak akan menjadi pribadi yang baik. Apalagi jika memilih pasangan yang musyrik atau kafir. Oleh karena itu, melalui tulisan singkat ini, penulis bermaksud menjelaskan hukum tentang nikah beda agama serta dampak serius yang ditimbulkannya, dengan harapan memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan bagi pembaca, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pasangan yang hendak melanggar larangan Allah Swt.

Budaya Kawin Paksa Persfektif Hukum Islam

Hamdah Faridah — 2025-11-29

Kawin paksa merupakan salah satu peristiwa yang sering terjadi dalam urusan perkawinan (munakahat). Tindakan ini merupakan penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, salah satunya adalah kawin paksa yang diatur oleh orang tua. Meskipun terkadang kawin paksa berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan kualitatif dengan wawancara dan pendekatan ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini digunakan untuk mengarahkan penelitian menuju hasil yang optimal. Kawin paksa terjadi karena beberapa alasan, termasuk pertimbangan mengenai nasab, faktor ekonomi, keinginan orang tua, dan kekhawatiran akan pergaulan bebas anak muda. Dalam perspektif hukum Islam, kawin paksa dianggap sah menurut fiqh jika semua rukun perkawinan telah terpenuhi, termasuk adanya wali yang memaksa, baik perkawinan rahasia maupun perkawinan resmi yang dicatat oleh lembaga terkait seperti KUA (Kantor Urusan Agama). Namun, perkawinan paksa dianggap tidak sah apabila dilakukan dengan paksaan, tekanan psikis, atau kekerasan fisik, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.